Semoga Bukan Sekadar Bersih di Meja Rapat – capacitaciontotalcdmx

Oleh: Akhlil Fikri Idham | Jurnalis Bersertifikat Tingkat Madya Dewan Pers

Indonesia itu negara yang unik. Kita bisa ribut berhari-hari soal jersey timnas, debat sengit perkara parkir minimarket, bahkan bikin perang komentar hanya karena beda pilihan sambal. Tapi soal pekerja rumah tangga yang tiap hari memastikan rumah kita tidak berubah jadi habitat baru kecoak, kita bisa santai luar biasa.

Baru pada Senin (20/4/2026), pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) ke DPR RI. Pemerintah bilang ini langkah penting. Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan komitmen agar pekerja rumah tangga diperlakukan sebagai pekerja yang memiliki hak asasi sebagaimana pekerja lain.

Kalimatnya bagus. Rapi. Formal. Enak dibacakan di podium.

Masalahnya, publik boleh bertanya: lah, baru sekarang?

PRT Selalu Ada, Tapi Dianggap Seperti Fitur Rumah

Selama ini banyak orang memperlakukan pekerja rumah tangga seperti furnitur tambahan. Ada, dipakai, dibutuhkan, tapi jarang dianggap punya kehidupan.

Kalau rumah berantakan, mereka dicari.

Kalau anak rewel, mereka dipanggil.

Kalau tamu datang mendadak, mereka dikerahkan.

Tapi kalau bicara hak libur, upah layak, jam kerja manusiawi, mendadak semua orang pura-pura miskin.

Lebih ajaib lagi, banyak yang suka bilang, “Di sini mbaknya sudah saya anggap keluarga.”

Kalimat itu dalam sejarah hubungan kerja Indonesia punya reputasi buruk. Sebab sering kali arti “dianggap keluarga” adalah:

• kerja dari subuh sampai malam,
• libur sesuai belas kasihan,
• gaji jangan banyak tanya,
• dan kalau protes dianggap tidak tahu diri.

Kalau memang keluarga, coba wariskan sertifikat rumah sekalian. Jangan cuma wariskan beban kerja.

Rumah Rapi, Tapi Cara Berpikir Berdebu

Kita ini masyarakat yang senang tampilan. Rumah harus kinclong, ruang tamu harus wangi, dapur harus tertata ala konten TikTok. Tapi sering lupa ada tenaga manusia yang membuat semua itu terjadi.

Kita senang hasilnya, malas menghargai prosesnya.

Banyak orang ingin layanan hotel bintang lima, tapi menggaji ala sukarela.

Mau-nya pekerja cekatan, jujur, sigap, sayang anak, pandai masak, tahan tekanan, tidak banyak bicara—pokoknya paket lengkap. Tapi ketika bicara upah layak, ekspresi langsung berubah seperti baru lihat tagihan listrik.

Di sinilah komedi sosial kita bekerja sempurna.

Negara Terlambat, Tapi Masih Lebih Baik daripada Hilang Ingatan

Harus diakui, penyerahan DIM RUU PPRT ini langkah baik. Artinya negara mulai sadar bahwa kerja domestik itu kerja sungguhan, bukan kegiatan sambilan yang bisa dibayar suka-suka.

Pekerja rumah tangga memang layak mendapat:

• upah layak,
• waktu istirahat,
• hari libur,
• perlindungan dari kekerasan,
• jaminan sosial,
• dan mekanisme sengketa yang adil.

Masalahnya, semua itu bukan bonus tahunan. Itu hak dasar.

Jadi kalau sekarang negara baru datang membawa map tebal berisi rancangan aturan, ya bagus. Tapi jangan minta tepuk tangan terlalu keras. Ini lebih mirip mahasiswa yang baru masuk kelas saat dosen hampir menutup pertemuan.

Biasanya kalau urusan pekerja rumah tangga mulai dibahas, muncul kata sakti, kekeluargaan.

Kata ini hebat sekali. Bisa dipakai untuk menunda gaji, menolak libur, menghindari kontrak kerja, bahkan menekan orang agar tidak melapor.

Padahal hubungan baik tidak bertentangan dengan aturan jelas.

Justru keluarga yang sehat punya batas, tanggung jawab, dan rasa hormat. Kalau semua serba kabur, itu bukan kekeluargaan. Itu manajemen semrawut dibungkus keramahan palsu.

Dalam pembahasan RUU ini, disebutkan penyelesaian perselisihan bisa melibatkan RT/RW sebagai mediator. Ide ini masuk akal, karena konflik sering terjadi di level lingkungan.

Tapi kita tahu realitas lapangan.

Kadang ada kasus serius, lalu diselesaikan dengan kalimat legendaris.

“Sudahlah, sama-sama minta maaf.”

Padahal masalahnya gaji ditahan tiga bulan.

Atau pekerja mengalami kekerasan verbal.

Atau pelecehan.

Kalau semua disapu dengan sapu mediasi tanpa keadilan, itu bukan penyelesaian. Itu penundaan ledakan.

RT/RW boleh membantu. Tapi untuk pelanggaran berat, jalurnya harus jelas ke hukum, bukan ke grup WhatsApp warga.

Menghargai PRT Itu Tes Sederhana Kemanusiaan

Ukuran kemajuan bangsa bukan cuma jalan tol, gedung tinggi, atau jumlah startup yang namanya pakai huruf vokal dobel.

Ukuran kemajuan juga bisa dilihat dari cara masyarakat memperlakukan orang yang bekerja di rumah-rumah mereka.

Kalau masih banyak yang merasa normal memerintah seenaknya, membayar seadanya, dan memandang rendah pekerja rumah tangga, berarti kita modern di bangunan, kuno di isi kepala.

Menghormati pekerja rumah tangga bukan agenda kiri, kanan, tengah, atau selatan. Itu cuma akal sehat.

Jangan Sampai RUU Ini Ikut Jadi Pekerja Rumah Tangga: Disuruh-suruh, Nggak Kelar-Kelar

RUU PPRT sudah terlalu lama dibahas. Jangan sampai nasibnya seperti cucian yang ditumpuk di kursi, selalu terlihat, tapi tak pernah dibereskan.

Kalau DPR dan pemerintah serius, tuntaskan.

Kalau masyarakat serius, ubah cara pandang.

Kalau pengguna jasa serius, perlakukan pekerja secara layak.

Karena pada akhirnya sederhana saja, orang yang membantu mengurus hidup kita, jangan dibuat hidupnya berantakan.

Disclaimer:
Tulisan opini ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap atau kebijakan redaksi capacitaciontotalcdmx secara keseluruhan.

Kirim Tulisan

Punya opini, cerita, atau gagasan menarik yang ingin dibagikan? capacitaciontotalcdmx membuka ruang bagi kamu untuk berkarya. Kirimkan tulisan terbaikmu dan jadilah bagian dari suara publik! Hubungi kami melalui WhatsApp di 0811-7776-644 / email: kutipan.co@gmail.com