Proyek Penanganan Danau Teluk Bayur Bernilai Miliaran Rupiah Mangkrak, DPUPR Berau Bungkam

Pewarta : Abd. Haris

Kabupaten Berau, Kaltim – Proyek vital penanganan infrastruktur air di Kawasan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, menjadi sorotan tajam publik. Proyek yang menelan anggaran APBD 2023 sebesar Rp. 6.761.000.000,00 tersebut resmi dinyatakan mangkrak total setelah terhenti tanpa aktivitas selama sembilan bulan berturut-turut sejak Februari 2025.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek dengan Kode Tender 14026043 ini dimenangkan oleh CV. AULIA JAYA yang beralamat di Balikpapan.

Meski menggunakan anggaran Tahun 2023, pekerjaan fisik dilaporkan terus mengalami keterlambatan hingga akhirnya terhenti sepenuhnya pada awal Tahun 2025.

Berikut data anggaran dan kondisi terakhir proyek Penanganan Danau Teluk Bayur,

* Pagu Anggaran : Rp 6.761.000.000,00
* Sektor : Penanganan Danau / Infrastruktur Air
* Lokasi : Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau
* Status Terakhir : Terbengkalai sejak Februari 2025

Dari pantauan dilapangan tampak tumpukan material yang mulai tertutup semak belukar dan alat berat yang tidak lagi beroperasi. Warga sekitar mengeluhkan kondisi danau yang justru menjadi area tidak produktif dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan baru akibat konstruksi yang setengah jalan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau belum memberikan pernyataan resmi terkait mangkraknya proyek ini. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala Dinas maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait tidak membuahkan hasil.

Sikap diamnya DPUPR Berau memicu spekulasi mengenai lemahnya fungsi pengawasan (supervision) dan evaluasi terhadap rekam jejak kontraktor.

“Ini adalah uang rakyat. Jika proyek senilai miliaran rupiah dibiarkan mangkrak selama sembilan bulan tanpa ada tindakan tegas seperti Putus Kontrak (Blacklist) atau langkah hukum, maka patut diduga ada kelalaian administratif yang disengaja,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik di Kalimantan Timur.

Ketidakjelasan keberadaan CV. Aulia Jaya yang diduga “kabur” dari tanggung jawab memunculkan potensi kerugian negara yang signifikan. Secara hukum, situasi ini dapat masuk ke ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jika ditemukan bukti:

* Kegagalan Bangunan: Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

* Penyalahgunaan Anggaran: Jika termin pembayaran telah dicairkan melebihi progres fisik di lapangan.

* Kelalaian Pejabat: PPK dapat terseret jika terbukti tidak melakukan mitigasi risiko saat kontraktor mulai menunjukkan tanda-tanda gagal bayar atau gagal kerja.

Akibatnya, CV. Aulia Jaya selaku pelaksana proyek, akan dianggap Wanprestasi dan Pelarian Tanggung Jawab, dan dipastikan akan di Blacklist Nasional serta dimintai ganti rugi.

Sementara pihak DPUPR Kab. Berau, karena dianggap telah melakukan pembiaran dan kelalaian dalam pengawasan, dipastikan akan mendapat sanksi administratif, sedangkan konsultan pengawas karena dianggap membuat pelaporan yang tidak akurat akan dicanut izin operasionalnya.

Disamping kerugian keuangan negara, dampak sosial yang diprediksi akan timbul akibat mangkraknya proyek penanganan Danau Teluk Bayur ini antara lain, Risiko Banjir karena fungsi danau sebagai penampung air hujan di Teluk Bayur tidak maksimal.

Kemudian Kerugian Ekonomi, dimana dana miliaran rupiah yang seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor lain menjadi sia-sia, dan Estetika Kota, karena kawasan yang seharusnya menjadi ikon wisata atau konservasi kini menjadi area kumuh.

Masyarakat Berau mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri Berau maupun Tipikor Polres Berau, untuk segera melakukan audit investigatif terhadap proyek ini guna menyelamatkan kerugian negara yang lebih besar.

Post Views: 71